Solusi ACFTA

Posted: November 26, 2010 in Ekonomi
Tags: , , , ,
Solusi I

Jakarta, RMexpose.Pemerintah menyatakan, ACFTA tak bisa ditunda atau dibatalkan. Kenyataannya, ACFTA dapat ditunda melalui proses pengajuan penundaan lewat badan resmi yang ditunjuk, dalam hal ini Sekretariat Jenderal ASEAN selama pemerintah (Menteri Perdagangan) mempunyai itikad untuk hal tersebut.

Pemerintah jelas mengambil keputusan sendiri untuk masalah sangat strategis ini. Kenyataannya, dalam proses ACFTA, DPR tidak dilibatkan, mulai dari proses perundingan internasional hingga penandatanganan, padahal perjanjian tersebut secara hukum nasional masih perlu diadopsi ke dalam hukum nasional oleh DPR.

Pemerintah menyatakan, dengan ACFTA peluang pasar akan membesar, dengan mendekati dua miliar penduduk di kawasan ASEAN dan China. Kenyataannya, jika pelaku bisnis kita kalah bersaing, Indonesia tidak dapat memanfaatkan ACFTA, tetapi justru akan kehilangan potensi ekonomi dan lost generation. Contoh menarik, Indonesia telah mempromosikan pariwisata ke China sejak 2006. Malangnya, turis Indonesia justru jauh lebih banyak berkunjung ke China dengan berbagai alasan, termasuk untuk berobat.

Menteri Perdagangan menyatakan akan mencari solusi bagi pelaku ekonomi nasional yang terkena dampak negatif ACFTA. Namun, akan sangat terlambat jika baru ditangani sekarang karena pelaku ekonomi nasional telanjur dirugikan secara finansial ataupun ketenagakerjaan. Apa solusinya? Jelas tak ada solusi jangka pendek karena permasalahan Indonesia dalam kasus ACFTA sudah menjadi permasalahan kumulatif.

Pertama, diperlukan suatu badan yang bertugas menghantar Indonesia menuju era perdagangan bebas ACFTA. Prinsipnya, badan ini memastikan kemampuan dan persiapan bangsa ini menjadi memadai menghadapi persaingan bebas, terutama dengan China. DPR sendiri merasa perlu membentuk panitia kerja setelah melihat proses persiapan ACFTA, pemerintah tidak siap dan tak transparan.

Kedua, Indonesia perlu membangun keunggulan berkelanjutan dan jangka panjang (sustainability competitiveness). Perlu melibatkan dan bekerja sama dengan semua pihak, termasuk pelaku ekonomi swasta dan legislatif agar cara pikir lama dapat ditransformasikan ke cara pikir masa depan menghadapi ACFTA.

Ketiga, pembangunan infrastruktur terutama kelistrikan menjadi mutlak dan tidak bisa ditunda-tunda lagi, sebagai syarat utama peningkatan daya saing. Peran swasta mutlak diperlukan. Investasi swasta di kelistrikan saat ini tidak menarik. Pembenahan birokrasi dalam kerangka reformasi birokrasi juga harus dipercepat. Seluruh parameter efisiensi, seperti perizinan, peruntukan lahan, hingga biaya pajak dan retribusi, harus ditata kembali secara serius. Tak kalah penting adalah kepastian hukum dalam rangka menjamin iklim investasi yang kondusif.

Soulsi II

Jakarta, 2/2 (Antara/FINROLL News) – Asosiasi Usaha Menengah Indonesia (AUMI) mengusulkan 3 program sebagai tindakan solutif dan antisipatif terkait penerapan perdagangan bebas Asean-China (ACFTA) demi mempertahankan kelangsungan kegiatan bisnis koperasi usaha kecil menengah (KUKM) tanah air.

“Kami sangat optimistis ketiga poin itu bisa mengatasi dan menyelamatkan KUKM jika ketiga usulan itu dilaksanakan pemerintah, terutama dalam pelaksanaan 100 hari ACFTA,” kata Ketua Umum AUMI, Ilhamy Elias, di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan, langkah pertama untuk meredam dampak buruk ACFTA terhadap KUKM adalah memetakan dampak terhadap sektor KUKM.

Sementara langkah kedua, menerbitkan kebijakan strategis, dan ketiga melakukan koordinasi total dengan seluruh kementerian dan kelembagaan terkait dengan kebijakan perdagangan global itu.

“Kemudian dikembangkan lebih lanjut yakni dari poin kedua, usulan berisi 5 kebijakan dan poin ketiga berisi 4 kebijakan,” katanya.

Lima poin kebijakan kedua adalah, penyediaan desain dan ahli mutu, bantuan manajemen dan pendanaan, pengembangan kompetensi inti daerah one desa one product (ODOP) serta sistem klaster, pembebasan seluruh biaya perpajakan selama 10 tahun, dan pemberian perizinan terbuka sesuai tata ruang daerah.

Sedangkan empat kebijakan dari poin ketiga adalah, penyediaan bahan baku, pengolahan dan manufakturing, perdagangan dalam negeri dan ekspor, dan pengarahan dana CSR ke KUKM pengguna yang memakai bahan baku dan kearifan lokal.

Solusi III

Pemberlakuan perdagangan bebas ASEAN-China (ASEAN-China Free Trade Area/ACFTA) menimbulkan kegelisahan pada industri manufaktur nasional,karena dampak terbesar sudah dipastikan akan mengancam industri manufaktur dalam negeri.

Dampak tersebut menimbulkan respon yang beragam terhadap ACFTA di dalam negeri. Untuk itu Direktorat Riset dan Kajian Strategis IPB mengadakan Diskusi Publik untuk memberikan kontribusi pemikiran IPB terkait pemberlakuan ACFTA dan pengaruhnya di Indonesia. Diskusi digelar di Kampus IPB Darmaga.Bogor(22/1).

Pakar Agribisnis yang juga Guru Besar IPB, Prof. E. Gumbira Said menyampaikan akan sulit bagi Indonesia menahan masuknya produk-produk Cina ke dalam negeri sehingga yang perlu dilakukan adalah meningkatkan daya saing produk dalam negeri.

Dikatakannya, pemberlakuan perdagangan bebas ACFTA tidak selalu membawa dampak buruk bagi Indonesia. Menurutnya ACFTA juga akan membawa keuntungan bagi Indonesia misalnya harga barang dan produk manjadi lebih murah, pilihan ragam konsumsi menjadi semakin banyak, peluang untuk mendorong produksi produk atau barang komplemen yang tidak mampu dihasilkan oleh RRC.

Ia meyakinkan, Indonesia masih kuat di sektor agribisnisnya. Untuk itu perlu digenjot produk-produk agrobisnis dan agro industri seperti kelapa sawit, karet alam, kakao, rempah-rempah, produk Biofarmaka, pulp dan kertas, kopi, minyak atsiri tanaman obat, gambir dan rotan. Juga komoditas non komplementer potensial seperti buah-buahan tropika (mangga, nenas, pisang, durian, manggis, rambutan, pepaya), sayuran tropika khusus(kacang panjang, nangka, labu siam, kangkung), ikan tangkap, udang, rumput laut dan makanan olahan khas Indonesia.

Berdasarkan data BPS sektor penyumbang PDB terbesar tahun 2008 adalah industri manufaktur (pengolahan) sebesar 27.8 %, pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan sebesar 14.3% dan perdagangan, hotel dan restoran sebesar 13.9%.

Hal senada disampaikan oleh Dr.Dedi Budiman Hakim, Ketua Departemen Ilmu Ekonomi IPB. Hanya saja ia menambahkan derasnya produk asing yang masuk ke Indonesia dikhawatirkan akan sulit untuk mengontrolnya, terutama produk pangan. Terlebih Indonesia belum memiliki agreement tentang keamanan pangan produk produk luar sehingga perlu dibuatkan kebijakan terkait hal tersebut.

Solusi yang diusulkan melalui diskusi ini antara lain adalah dengan mereformasi lembaga-lembaga pemerintahan untuk memperbaiki pelayanan publik serta menghilangkan pungutan liar yang membuat ekonomi biaya tinggi. Selain itu mempercepat perbaikan infra struktur jalan, menumbuhkembangkan sektor riil dan mengkampayekan kecintaan pada produk dalam negeri di semua kalangan merupakan solusi lain yang sama pentingnya untuk pemerintah.

Bicara ACFTA di Dialog RRI

Sama halnya dengan pakar ekonomi pertanian di IPB, Dr.Ir. Nur Azzam Achsani dalam Dialog Sore di RRI Cabang Bogor memberikan solusi lain yakni terapkan aturan non tarif dengan standar ketat (19/1). “Kita bisa menerapkan aturan agar produk-produk pangan yang masuk harus sesuai dengan negara kita. Indonesia mayoritas muslim, kita dapat memanfaatkan kondisi terseut dengan memberlakukan kehalalan pangan produk China yang mau masuk,” ujarnya. Selain itu, aturan ini juga dapat diklaim untuk perlindungan konsumen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s